Forum Lintas Ormas Dairi Buat Penyataan Sikap atas Ujaran Kebencian dan Aksi Pelanggar Prokes

6 Butir pernyataan sikap ini akan dikirimkan ke Polda Sumatera Utara dan Polres Dairi, sebagai instansi penegak hukum untuk kemudian dapat ditindaklanjuti.
0
179

SIDIKALANG, DaiRIposToday.com – Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan di wilayah Kabupaten Dairi yang tergabung dalam Forum Lintas Ormas Kabupaten Dairi menggelar deklarasi dan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai pernyataan sikap guna menjaga Kamtibmas di wilayah Dairi, yang berusaha dipecah belah oleh segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan politik tertentu dan kepentingan pribadi tertentu dengan postingan-postingan ujaran kebencian yang terus menerus dilakukan di media sosial, yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat warga Dairi.

Tidak hanya itu, selain mengecam pelaku-pelaku ujaran kebencian tersebut, forum ini juga mengecam aksi-aksi demonstrasi yang belakangan dilakukan tanpa mengedepankan protokol kesehatan di tengah Pandemi Covid-19, yang dapat berdampak pada penularan secara massif virus Pandemi-19 bagi warga masyarakat Dairi.

“Kami menyesali akhir-akhir ini seperti membully pemerintah melalui medsos yang menyerang Bupati Dairi, yang mana Bupati kita adalah pilihan rakyat. begitu juga postingan ujaran kebencian yang kerap disebar yang berdampak pada pengkotak-kotakan masyarakat di Dairi. Padahal, sejak dulunya etnis suku di Dairi ini aman dan tidak kotak-kotak dan hidup harmonis. Jadi kita berharap masyarakat jangan mau dipecah belah oleh hanya kepentingan politik kelompok tertentu dan kepentingan pribadi tertentu,” ujar Ketua Pengurus Besar Lembaga Kebudayaan Pakpak (LKP) Raja Umar Ujung, di sela-sela kegaitan deklarasi yang digelar di depan Gedung Djauli Manik, Jumat (7/5/2021).

Ia menambahkan, aksi-aksi demo anarkis yang patut diduga telah melanggar Protokol Kesehatan (prokes) di masa pandemi juga dinilai sudah merusak citra Pemerintah Kabupaten Dairi.

“Jika kedepan hal ini terulang lagi, Forum ini akan bertindak tegas dengan melaporkan kepada penegak hukum.” tega Raja Umar Ujung.

Pada kesempatan itu, Manahan Panggabean, Penasehat DPD IPK (Ikatan Pemuda Karya) Kabupaten Dairi menilai opini-opini yang menyudutkan pribadi Bupati Dairi harus disikapi oleh forum ini, karena dinilai mengganggu dan menciderai keharmonisan dan kekerabatan sosial yang selama ini kondusif.

“Pernyataan sikap ini untuk menyikapi opini, yang mengganggu dan mencederai keharmonisan dan kekerabatan sosial yang selama ini terasa nyaman dan kondusif,” kata Manahan.

Sedikitnya ada 6 butir pernyataan dan kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh berbagai organisasi yang tergabung dalam Forum Lintas Ormas tersebut yakni:

1.Menuntut sekelompok orang atau oknum sesuai hukum yang berlaku terhadap tindakan yang dilakukannya yang sudah merugikan, mencemarkan dan melecehkan nama baik seseorang apalagi pejabat publik (Bupati) yang jelas-jelas masih dicintai/dihormati oleh dominan masyarakat Kabupaten Dairi.

2. Menuntut pihak terkait yang ikut proaktif men-share dan membangun opini negatif tentang pribadi dan profesi Bupati Dairi yang sifatnya destruktif yang sudah mencemarkan/merongrong kehormatan Bupati Dairi. Oleh karena pribadi Eddy Keleng Ate Berutu disamping sebagai Bupati Dairi juga sebagai unsur penasehat/pembina di berbagai Ormas yang ada di Dairi.

3. Mendesak pihak Polri untuk melakukan penindakan hukum terhadap upaya-upaya sekelompok orang atau oknum tertentu yang sudah jelas-jelas melakukan tindakan melawan hukum, dengan cara melecehkan dan mencemarkan nama baik serta merongrong kehormatan/kewibawaan Bupati Dairi melalui media sosial.

4. Menolak upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang atau oknum tertentu untuk melakukan provokasi di Kabupaten Dairi yang dapat mengusik/mengganggu ketentraman/keharmonisan antar elemen masyarakat di Kabupaten Dairi.

5. Mendesak kepada Polri untuk memanggil dan memeriksa koordinator dan penanggung jawab aksi demonstrasi yang dilaksanakan di depan Kantor Bupati Dairi secara berturut-turut selama 2 hari (28-29 April 2021) yang telah melakukan pelanggaran hukum, yakni pengrusakan fasilitas umum, penganiayaan anggota Satpol PP Dairi dan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

6. Mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Dairi, agar tetap memelihara keharmonisan, kerukunan dan kondusifitas serta tidak terpancing propaganda di Kabupaten Dairi.

6 (enam) butir pernyataan sikap ini dikatakan akan dikirimkan ke Polda Sumatera Utara dan Polres Dairi, sebagai instansi penegak hukum untuk kemudian dapat ditindaklanjuti.

Dalam pernyataan sikap tertera nama sejumlah Ormas dan OKP seperti PB LKP Kabupaten Dairi Forkala Kabupaten Dairi, DPD IPK Dairi, DPD Himpak Kabupaten Dairi, Karang Taruna Kabupaten Dairi, Pakalima Pakpak Silima Suak, DPP Gema Sicike-cike, DPD AMPI Kabupaten Dairi, Forpesbub Kabupaten Dairi, AMPG Kabupaten Dairi, PD Muhammadiyah, GP ANSOR, MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Dairi, FKUB Kabupaten Dairi, Pujakesuma Kabupaten Dairi, MPI Kabupaten Dairi, Wamada, IMAPI, APPD, BANSER NU, DPC PKN.

Leave a reply